Pusat Edukasi Pajak & Belajar Mandiri
Panduan praktis, analisis regulasi terbaru, dan materi literasi perpajakan komprehensif dari konsultan Zhou Consulting.
Panduan Strategis Transisi Coretax DJP 2026 bagi Entitas Bisnis Nasional
Penelaahan mendalam mengenai pemadanan NIK-NPWP 16 digit, integrasi e-Faktur dan e-Bupot unifikasi terpadu, serta tata kelola akun deposit pajak (Tax Deposit Account) untuk mencegah sanksi administrasi fiskal.
- Konsolidasi akun wajib pajak (Taxpayer Account Management) mempermudah alokasi saldo lintas jenis pajak nasional.
- Prapengisian (pre-populated data) bukti potong unifikasi langsung dari sistem pihak ketiga dan DJP secara real-time.
- Kebutuhan mendesak audit validitas master data NPWP 16 digit/NITKU karyawan dan mitra rekanan bisnis.
- Penerapan akun deposit pajak yang memerlukan disiplin rekonsiliasi kas sebelum pelaporan SPT Masa.
Katalog Edukasi Praktisi Zhou Consulting
Materi dan telaah regulasi yang disusun langsung oleh konsultan pajak berizin (BKP) dan akuntan bersertifikat (CA).
Daftar Artikel (5)
Ditulis oleh Tim Konsultan ZhouPanduan Strategis Transisi Coretax DJP 2026 bagi Entitas Bisnis Nasional
Penelaahan mendalam mengenai pemadanan NIK-NPWP 16 digit, integrasi e-Faktur dan e-Bupot unifikasi terpadu, serta tata kelola akun deposit pajak (Tax Deposit Account) untuk mencegah sanksi administrasi fiskal.
- Konsolidasi akun wajib pajak (Taxpayer Account Management) mempermudah alokasi saldo lintas jenis pajak nasional.
- Prapengisian (pre-populated data) bukti potong unifikasi langsung dari sistem pihak ketiga dan DJP secara real-time.
Manajemen Kepatuhan PPh Badan & Strategi Mitigasi Risiko Surat Klarifikasi SP2DK KPP
Langkah preventif dalam penataan bukti potong, rekonsiliasi fiskal berkala, dan penyusunan kertas kerja ekualisasi omzet komersial vs SPT Tahunan.
- Ekualisasi berkala antara omzet SPT Masa PPN dengan peredaran bruto SPT Tahunan PPh Badan sebelum tutup buku.
- Pencocokan biaya gaji, upah, dan honorarium dengan dasar pemotongan PPh Pasal 21 bulanan.
Ketentuan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh 21 Berdasarkan PP 58/2023 & PMK 168/2023
Pedoman teknis implementasi skema pemotongan PPh 21 bulanan kategori A, B, C untuk pegawai tetap dan tenaga ahli serta kalkulasi masa pajak terakhir Desember.
- Penerapan tabel TER Bulanan (Kategori A, B, C) berbasis status PTKP karyawan untuk masa Januari–November.
- Penghitungan kembali menggunakan tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU HPP pada masa pajak Desember.
Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) bagi Kelayakan Pembiayaan
Transisi menyeluruh dari SAK ETAP ke SAK EP, penilaian aset berwujud, perlakuan sewa pembiayaan, dan dampaknya terhadap rasio solvabilitas bank.
- Kewajiban konvergensi pembukuan berbasis SAK EP untuk entitas akuntabilitas publik non-signifikan.
- Penyajian komponen laporan arus kas metode langsung untuk verifikasi komite kredit perbankan.
Aspek Legal dan Pajak Pengalihan Hak atas Saham & Aset Korporat
Mitigasi risiko pemotongan PPh final pengalihan saham, penyesuaian anggaran dasar PT melalui AHU Kemenkumham, dan perlindungan pemegang saham minoritas.
- Penetapan valuasi wajar transaksi afiliasi guna mencegah koreksi fiskal Pasal 18 UU PPh.
- Pemberitahuan kepada kreditor dan pengumuman surat kabar sesuai UU Perseroan Terbatas.